Siang itu, 9 Agustus 2008, tepat jatuhnya peringatan hari Internasional Bangsa Pribumi se Dunia. Bagi orang Papua, hari ini menjadi sangat penting sebagai peringatan atas semua bangsa yang terpinggirkan dan tak diperhatikan. Peringatan akbar itu dilakukan di Wamena, Papua. Sejak pagi, Lapangan Sinapuk telah padat terisi. Warga datang berbondong-bondong. Dari utara, selatan, barat dan timur. Mereka memenuhi lapangan. Hari itu, Opinus Tabuni juga mengikutinya. Dia tidak tahu kemudian, ternyata hari itu tidak hanya kelam bagi bangsa Papua, tapi juga dirinya. Dia tewas tertembak. Lelaki kelahiran Irulik, 19 Agustus 1959 ini, adalah warga sipil di Wamena. Suami dari Simonara Komba.

Beberapa saat berlalu ketika yel-yel diteriakan. Dibeberapa tempat, sejumlah orang mengacungkan spanduk. Ada Bintang Kejora, Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa dan simbol pertolongan, SOS. Opinus berada dalam kerumunan mereka. Saat itu, ratusan orang mengenakan pakaian adat. Ada juga yang berkaos oblong. Banyak orang mengunyah buah Pinang. Beberapa merokok. Yel-yel diteriakan ditemani sengatan  panas hari itu. Peluh bercucuran. Tiba-tiba suasana memanas. Ricuh. Entahlah siapa yang memulai. Beberapa kerumunan terkejut dan mulai berlarian. Mereka panik. Polisi yang berjaga juga ikut panik. Panitia menjadi bingung atas tindakan warga. Mereka mencabuti bendera Merah Putih dan menancapkan Bintang Kejora dan Bendera PBB. Tiba-tiba, bunyi tembakan terdengar. Peluru mengenai Opinus. Dia langsung terkapar.

Desingan peluru kini masih terngiang jelas dibeberapa orang. Ingatan insiden belum terlupakan. Sayangnya ingatan itu tak seperti yang terjadi pada aparat kepolisian. Meski telah diotopsi namun pelaku atas penembakan tersebut belum juga tersingkap. Kasus Opinus, ayah dari Ismail Tabuni, Ade Tabuni, Nata Tabuni, Oktovianus Tabuni dan Opiar Tabuni ini menjadi bagian kelam bangsa Papua.

Dalam sekali waktu, pada 22 Agustus lalu, pernah sebanyak 100 warga  yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah Papua (KMMPTP) berunjuk rasa di Kota Jayapura. Mereka mendesak segera diumumkan pelaku penembakan Opinus Tabuni saat perayaan Hari Pribumi Internasional di Wamena, Jayawijaya. Namun unjukrasa tersebut tak menghasilkan apa-apa.

Saat itu, Sekretaris Jenderal KMMPTP, Markus Haluk mengemukakan, Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) agar terlibat langsung dalam penyelesaian kasus penembakan Tabuni. Jangan membiarkan rakyat asli Papua terus menjadi korban akibat tindakan kekerasan dari aparat keamanan. “Sejak integrasi tanggal 1 Mei 1963 hingga sekarang, pelanggaran HAM di Tanah Papua semakin meningkat dalam segala bidang kehidupan,” tegasnya. Dia juga menyayangkan tindakan Polisi dalam mengungkap kasus ini terkesan lambat. Belum ada perkembangan berarti atas penyelidikan Polda Papua yang di back up sepenuhnya oleh Mabes Polri itu.

Seperti Haluk, Dewan Adat Papua (DAP) juga mengeluarkan pernyataan serupa. Dibacakan oleh Sayid Fadhal Alhamid saat aksi demo damai September 2008. Penyataan DAP intinya menekankan agar insiden penembakan Opinus Tabuni segera diungkap. Menurut DAP, tragedi yang menimpa Tabuni adalah kejahatan kemanusiaan yang telah menginjak-injak harkat dan martabat manusia. DAP juga menyayangkan tindakan sejumlah orang yang melihat penancapan bendera (Merah Putih, PBB, SOS dan Bintang Fajar) adalah salah. Padahal itu adalah ekspresi protes rakyat Papua terhadap ketidakadilan, marginalisasi dan kemiskinan struktural yang terus dirasakan oleh masyarakat adat Papua.

DAP menilai, tewasnya Opinus Tabuni bukan masalah adat, melainkan masalah politik. Selanjutnya bagi DAP, kasus lapangan Sinapuk harus dilihat sebagai masalah kemanusiaan, bukan masalah orang Balim. “Ini harus menjadi yang terakhir,” sebut DAP.

Bagi Iwan Niode, seorang pengacara kawakan di Papua, kasus Tabuni harus mendapat perhatian dunia internasional. Pengacara Buchtar Tabuni dalam sidang makar ini juga menegaskan, penyelidikan kasus Opinus harus benar-benar tuntas. Jangan hanya kasus makar saja yang dipentingkan. “Kami juga mengharapkan Polda dapat segera menuntaskan insiden yang menewaskan Opinus Tabuni, ungkap siapa pelaku dari insiden tersebut,” tuturnya kepada wartawan, belum lama ini.

Pernyataan Iwan Niode ternyata menyedot perhatian polisi. Mantan Direskrim Polda Papua, Paulus Waterpauw menegaskan, pihaknya saat itu telah membuat surat ke Kapolda Papua dalam rangka meminta Kabareskrim melakukan pemeriksaan proyektil yang bersarang di tubuh korban. Karena, kata Waterpauw, proyektil yang bersarang dalam keadaan hancur. Bagi praktisi Lembaga Bantuan Hukum, hal ini tidak bisa diterima begitu saja. Paskalis Letsoin, mengatakan, Polda Papua sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku penembakan. Hanya saja, niat dan keberanian untuk membeberkan siapa pelakunya tidak dimiliki. “Sayang kalau kasus ini dipetieskan, maka citra Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat hanya hiasan kata-kata saja,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kontras Harry Maturbings mengatakan, Polisi adalah bagian dari masyarakat sipil, sesungguhnya Polisi harus membela warga sipil bukan malah sebaliknya. “Kalau Polisi di Papua ini mau membangun Papua maka seharusnya sejalan memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat,” kata dia. Jadi jangan sampai timbul anggapan, kalau Polisi hanya mampu menangani kasus-kasus kelas teri saja, sedangkan mengungkap kasus kelas kakap tidak memiliki nilai profesionalisme. Misalnya, kasus penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lainnya yang sifatnya konvensional. “Coba kalau itu kasus makar, Polisi dengan cepat melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dengan alasan demi keutuhan NKRI. Padahal, kalau Polda mampu membeberkan siapa pelaku penembakan terhadap Opinus Tabuni ini maka, Polda Papua mendapat dukungan penuh dari masyarakat Papua,” tandasnya.

Terkait kasus ini, Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam kata pengantar buku Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menulis, di Indonesia, masyarakat adat masih sangat rentan terhadap berbagai dampak negatif pembangunan. Kondisi ini, kata Abdon, merupakan kelanjutan dari sejarah panjang diskriminasi dan marjinalisasi yang telah berlangsung sebelum masa kolonial.

Pengesahan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, kata Abdon, bukan hanya penting bagi Masyarakat Adat semata, tetapi sekaligus juga membantu pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan kerangka hukum nasional. Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang konsisten memberikan suara mendukung dan ikut menjadi penandatanganan dalam pengesahan Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat adat di Sidang Dewan HAM dan Sidang Umum PBB. Dalam deklarasi PBB itu dicantumkan, masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya. Bagian lain yang dianggap penting bagi masyarakat adat tercantum pula di dalam pasal 3-5. Yakni, Penentuan Nasib Sendiri. Pasal 3 menyebutkan, Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Lepas dari pro dan kontra tentang masa depan Masyarakat Adat atau kaum pribumi di tanah Papua, ada baiknya menyimak pesan dan kutipan dari Konggres Masyarakat Adat Nusantara pada 1999 lalu di Jakarta yakni “Kami tidak mengakui negara, kalau Negara tidak mengakui kami.”****

________________________

Sumber: http://tabloidjubi.com