JAYAPURA [PAPOS] - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Hotma Marbun membantah bahwa, kunjungannya di Kabupaten Puncak Jaya bersama Kapolda Papua beberapa hari yang lalu terkait deadline Bupati, Lukas Enembe terhadap kelompok bersenjata yang tak sepaham dengan NKRI diwilayah tersebut.

"Kunjungan di Puncak Jaya bersama Kapolda waktu itu hanya mengecek anggota kita saja disana, tidak ada kaitannya dengan deadline bupati," tegas Pangdam Hotma Marbun didampingi Kapendam XVII/Cenderawasih, Lektol Inf, Susilo usai memimpin upacara serah terima jabatan Danpomdam XVII/Cenderawasih, Rabu (21/7) kemarin dilapangan Makodam.

Pangdam menjelaskan bahwa wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih mulai dari provinsi Papua hingga Papua Barat, maka sebagai Pangdam harus mengetahui wilayah dan kondisi anak buah.

Tidak ada pembicaraan mengarah kesitu, nggak ada," ujarnya.

Pangdam lebih jauh mengungkapkan, terkait deadline 28 Juni bagi kelompok-kelompok sipil bersenjata yang ada diwilayah Puncak Jaya itu menjadi urusannya bupati Puncak Jaya, bukan TNI. " Kalau mau minta bantuan bukan begitu caranya, Kalau mau operasi militer negara yang menentukan, kalau DPR setuju operasi militer dilakukan di daerah Puncak Jaya, maka operasi itu akan kita laksanakan, tapi kita melakukan tugas tentara di Papua," jelasnya

Pangdam secara tegas mengatakan, operasi militer adalah suatu operasi tertentu yang dibiayai oleh negara untuk menumpas kelompok separatis.

"Tapi yang saya lakukan sekarrang tidak, TNI hanya diminta membantu polisi untuk mengamankan wilayah Puncak Jaya, maka saya kasih, jadi kalau ada orang ngomong tentara harus keluar dari Papua, berarti itu bukan warga negara Indonesia," jelasnya.

Bahkan Pangdam menilai, hal itu dilakukan oleh orang luar yang tak senang negara ini.

"Tentara tidak bisa dikeluarkan dari Papua, karena gelar tentara sampai Papua, jadi kalau ada yang tidak senang dengan tentara, berarti bukan orang Indonesia," tegasnya

Pangdam menegaskan kembali bahwa selama TNI dan polisi masih berada di tanah ini, Papua tidak akan merdeka. Sementara disinggung demo referendum akhir-akhir ini, Pangdam menilai dilakukan oleh orang-orang tertentu. "Bilang Otsus gagal, siapa yang suruh, karena bila Otsus dikembalikan dan dinyatakan gagal, berarti MRP juga gagal dan harus ditiadakan, karena MRP ada karena Otsus,"jelas Pangdam Hotma Marbun.

Pangdam juga menilai pernyataan pihak-pihak yang mengatakan kalau Otsus di Papua gagal adalah datang dari oknum tertentu saja, karena setelah ditanyakan kepada yang lain Otsus dinyatakan tidak gagal, bahkan saat ini masyarakat dikamoung-kampung sudah merasakan Otsus melalui pemberian dana Respek.[loy] ****

____________________
Sumber: papuapos.com
Dater : 22 Juli 2010