Refleksi 2009, Prediksi 2010 - Peristiwa penembakan Panglima TPN-OPM, Kelly Kwalik (60) oleh tim gabungan Densus 88 Mabes Polri Satgas Amole dalam drama penyergapan di sebuah rumah di RT 2/RW 1 Jalan Freeport Lama Kampung Gorong Gorong, Kelurahan Koprapoka, Distrik Mimika Baru, Timika, Provinsi Papua Rabu (16/12), masih segar dalam ingatan kita. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa sisa-sisa gerakan separatisme yang ada di berbagai daerah mulai muncul kembali, bahkan gerakan separatisme RMS (Republik Maluku Selatan) pun dipastikan masih ada, demikian juga GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Cacatan: Daud Sonny (dari berbagai sumber)

TANTANGAN Indonesia di tahun 2010 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono diprediksi semakin berat. Salah satunya adalah faktor keamanan tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman gerakan separatis belum habis, justru sebaliknya diperkirakan kian mengancam. Sementara Pemerintahan SBY-Boediono dinilai sering mempolitisir berbagai peristiwa yang melanda negeri ini dan tidak bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman gerakan separatis.

Hal itu sebagaimana terungkap dalam suatu acara akhir tahun bertajuk “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta Ahad (27/12) oleh Komite Kebijakan Publik, yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa. Mereka lantas memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono.

Secara umum, persoalan politik dan keamanan yang bakal terjadi pada tahun 2010 masih menjadi persoalan serius yang patut diantisipasi, termasuk gangguan keamanan dan munculnya gerakan separatis yang kecewa terhadap kebijakan pemerintahan pusat, sekaligus menjadi ancaman serius bagi NKRI kedepan.

Kenyataan itu bisa disebabkan berbagai faktor yang kurang menguntungkan, bahkan bisa dipicu dari gaya kepemimpinan Yudhoyono yang sering kali melemparkan tuduhan dan rumor tak bertanggungjawab, sekaligus untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai tuduhan yang berbau fitnah dan SARA dengan menggunakan “data intelijen” yang tidak akurat.

Pernyataan Presiden Yudhoyono yang tidak terbukti, antara lain, saat terjadinya peledakan bom di Ritz Carlton dan JW Mariott pada 17 Juli 2009 lalu. Saat itu, Presiden terkesan panik, karena merasa sebagai pemenang Pilpres mendapat serangan. Bahkan, selain menuduh pelakunya “orang yang kalah dalam Pilpres”, ia juga mengutuk pelaku sebagai drakula penyebar maut. Disebutkan pula oleh Presiden, pelakunya adalah seseorang yang pernah melakukan kejahatan menghilangkan orang yang hingga kini masih lolos dari jerat hukum.

Disayangkan, dalam pidatonya, Yudhoyono justru memolitisasi keadaan dengan cara menuding lawan-lawan politiknya di balik aksi peledakan bom tersebut. Bahkan ia juga mengatakan; “Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan, atau saudara-saudara yang mengingatkan kepada saya. Yang berteori, paling tidak mencemaskan, kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pemilihan Presiden sekarang ini. Saya meresponsnya sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh main tuding dan main duga begitu saja, semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum.”

Anehnya lagi, tanpa berdasarkan bukti-bukti otentik, Presiden justru memicu kontroversi sendiri dan mengaitkan peristiwa peledakan bom di dua hotel mewah di Jakarta itu dengan Pilpres 2009 lewat pernyataan bahwa:

“Saya harus mengatakan untuk yang pertama kalinya kepada rakyat Indonesia, bahwa dalam rangkaian Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan pemillihan Wakil Presiden tahun 2009 ini memang ada sejumlah intelijen yang dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi ini memang tidak pernah kita buka kepada umum, kepada publik, meskipun kita pantau dan kita ikuti. Intelegen yang saya maksud adalah adanya kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak dengan foto saya, foto SBY dijadikan sasaran, dijadikan lisan tembak. Saya tunjukkan, ada rekaman videonya, ini mereka yang berlatih menembak (sambil menunjukkan foto-foto yang didapat dari badan intelegen). Dua orang menembak pistol. Ini sasarannya, dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan di wilayah muka saya, dan banyak lagi. Ini intelijen, ada rekaman videonya, ada rekaman gambarnya, bukan fitnah bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat yang lalu.”

Pernyataan itu tentu saja sudah out of topic dan melemparkan fitnah tanpa didasarkan fakta-fakta yang akurat. Barangkali, Presiden Yudhoyono ingin bermain-main dan membuat dirinya seolah teraniaya sehingga diharapkan rakyat bersimpati kepada dirinya yang menjadi sasaran terorisme.

Pernyataan yang justru kontroversial dari SBY yang sampai saat ini tidak terbukti adalah yang menyebutkan bahwa:

“Masih berkaitan dengan intelijen, diketahui ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil Pemilu. Ada pula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil pemungutan suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang, ini intelijen bukan rumah bukan isu, bukan gosip. Ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Dan yang terakhir ada pernyataan, bagaimanapun juga SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik. Saudara bisa menafsirkan apa arti ancaman seperti itu.”

Gaya politik “melempar handuk” ini kembali dipraktekkan saat menyikapi rencana demo memperingati Hari Anti-Korupsi pada 9 Desember 2009. Presiden kembali mengungkapkan data yang seolah-olah dari badan intelijen resmi negara, tentang adanya “pertemuan Dharmawangsa” yang dihadiri para tokoh masyarakat. Bahkan, pertemuan Dharmawangsa itu sengaja direkayasa seolah-olah ada kelompok yang ingin mendongkel kepemimpinannya sebagai presiden. Lagi-lagi tuduhan itu tidak jelas arah dan juntrungannya.

Faktanya, pertemuan Dharmawangsa yang digembar-gemborkan itu tak pernah ada. Sayangnya, dokumen yang dijadikan pijakan SBY itu justru dibuat oleh orang-orang di sekitar lingkaran SBY sendiri.

Dalam situasi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan ada semacam gerakan kontra intelijen yang dimainkan oleh orang-orang yang berada di ring satu SBY, khususnya yang kecewa atau merasa tidak puas dengan situasi dan keadaan. Kemungkinan lain adalah konspirasi kontra intelijen yang sengaja dimainkan untuk membuat situasi khaos dan seolah-olah negara dalam kondisi yang darurat.

Berdasarkan fakta-fakta itu, Komisi Kebijakan Publik mendesak agar Badan Intelijen Negara (BIN) mengklarifikasi apakah benar data intelijen yang diungkapkan Presiden ke publik benar-benar data dari BIN. Apabila benar, BIN harus segera melakukan perbaikan, baik struktur maupun kinerja, agar dapat bekerja optimal dan mengkaji setiap peristiwa secara akurat, bukan malah menyebarkan gosip murahan dan menakut-nakuti masyarakat.

Ini membuktikan kinerja aparat intelijen kita sangat tidak profesional dan perlu direvitalisasi dan direstrukturisasi demi menjaga wibawa dan kredibilitas lembaga negara seperti BIN. Sebab, bila pemerintah terus menggunakan data-data intelijen yang tidak akurat, dikhawatirkan akan menambah ketidakpercayaan rakyat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa belum ada koordinasi antar-aparat negara dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.****

______________________________

Sumber: bintapapua.com
Dater : Sabtu, 02 Januari 2010