JAYAPURA - Dalam sehari ini, Kamis (29/10), di Jayapura Papua digelar dua aksi unjuk rasa yang intinya menuntut kehidupan lebih baik bagi masyarakat asli Papua. Solusi yang ditawarkan pendemo adalah dialog internasional yang melibatkan Pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan mediator negara asing.

Demo pertama digelar di Kampus Universitas Negeri Cenderawasih di Waena Jayapura. Mereka sempat dua jam memalang jalur masuk gerbang kampus menuju fakultas dan rektorat. Ini sempat membuat aktivitas lalu-lintas mahasiswa dan pegawai kampus lumpuh.

Di palang yang dipasang melintang itu, sekitar 50 mahasiwa mengikatkan spanduk berisi tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dan desakan dialog internasional. Setelah memalang kampus, mereka berencana melakukan longmarch ke Kantor Majelis Rakyat Papua untuk berdemonstrasi.

Namun, aksi ini diantisipasi polisi dengan mengirimkan sekitar 300 personel polisi pengendali massa dan anggota Brimob Detasemen A Polda Papua. Aparat polisi yang berseragam lengkap anti hur u-hara ini cukup mengendurkan minat mahasiswa berdemo.

Wakil Kepala Polresta Jayapura Komisaris Amazona Pelomonia meminta mahasiswa untuk membuka palang dan menyerahkan spanduk ke petugas keamanan. Setela h bernegosiasi cukup panjang, mahasiswa yang dipimpin koordinator Usama Yagobi ini menuruti kemauan petugas.

Amazona yang didampingi Kepala Bagi an Operasi Polresta Jayapura Ajun Komisaris Dominggus Rumaropen pun meminta mahasiswa untuk membubarkan diri. Pasalnya, aksi demo ini belum dilaporkan dan mendapatkan izin dari kepolisian.

Setelah ditekan beberapa saat, Usama akhirnya mau membubarkan massa. K ami terpaksa bubar karena ditekan. Tetapi kami akan berkonsolidasi kembali. Dalam waktu tidak terlalu lama, kami akan kembali berdemonstrasi, ujarnya.

Selain di Kampus Uncen, di pertigaan Abepura, depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Maluku, sekitar 200-an pemuda Papua juga berdemonstrasi. Mereka yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Papua menuntut penyelesaian berbagai pelanggaran HAM serta pembebasan tahanan dan narapidana politik.

Mereka juga menuntut segera digelar dialog internasional sebagai solusi pemecahan berbagai masalah di Papua. "Kami tidak mau tertipu lagi ketigakalinya seperti Pepera (1969) dan Otsus (2001). Dalam dialog harus ada pihak negara ketiga sebagai mediator dan pengawas jalannya perundingan," ujar Wilson Uruwaya, pimpinan massa yang mengaku sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Pemerintah Transisi Papua Barat.

Aksi massa ini hampir dibubarkan paksa oleh tiga ratusan polisi yang disiagakan lengkap dengan seragam huru-hara. Namun, setelah pimpinan massa berunding dengan Wakil Kepala Polresta Amazona, massa diizinkan berorasi hingga pukul 13.30.****

Sumber : Kompas

Dater : 29 Oktober 2009